Senin, 31 Oktober 2011

Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

logogundar.jpg

Kelompok : 9

Bram Kutut (20208256)

Helen (20208579)

Ria Wijayanti (21208038)

Kelas : 4EB08

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2011

Latar Belakang

Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu benar, dll.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Malinda Akui Langgar SOP Citibank

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum tersangka kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang Malinda Dee, Batara Simbolon, mengatakan, kliennya mengakui telah menyalahi prosedur standar operasional (SOP) Citibank. Malinda diduga menggelapkan uang tiga nasabah hingga Rp 16 miliar saat menjabat Relationship Manager Citibank di Kantor Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan.

"Ya pasti ada pelanggaran. Makanya dia (Malinda) terima ditahan. Kalau enggak (salah) dia akan komplain," kata Batara seusai mengunjungi kliennya di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Menurut pengakuan Malinda, kata Batara, penggelapan dana tersebut dilakukan tanpa bantuan dari atasannya. Saat ini Batara juga belum dapat membuktikan jumlah uang dan bentuk kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan ibu tiga anak itu.

"Murni kesalahan dia. Cuma jumlahnya berapa dan bentuk pelanggarannya apa saja, masih kami buktikan lebih lanjut," kata Batara.

Seperti diberitakan, Polri telah memblokir 30 rekening milik Malinda yang diduga dijadikan tempat menyimpan uang hasil penggelapan. Malinda diduga menggelapkan uang tiga nasabah hingga Rp 16 miliar saat menjabat Relationship Manager di Citibank di Kantor Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan.

Menurut Polri, modus pelaku adalah memalsukan tanda tangan nasabah dalam formulir penarikan. Malinda lalu melakukan pendebetan dana nasabah, lalu ditransfer ke beberapa rekening miliknya ataupun perusahaan. Penyidik telah memeriksa Rita, salah satu komisaris utama perusahaan milik Malinda.

Dalam menjalankan aksinya, Malinda diduga dibantu teller. Ia dijerat Pasal 49 Ayat 1 huruf A dan C atau Pasal 49 Ayat 2 huruf B UU Nomor 1992 tentang Perbankan serta Pasal 3 atau 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.

Oleh : Ary Wibowo | Inggried | Rabu, 6 April 2011 | 21:06 WIB

Solusi

Sesuai dengan Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu semi satu. Maka kasus yg melibatkan malinda dee merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang telah disepakati bersama , dengan menggelapkan uang tiga nasabah hingga Rp 16 miliar saat menjabat Relationship Manager Citibank di Kantor Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan untuk kepentingan pribadinya Malinda dee telah melanggar etika bisnis yang telah disepakati bersama. Karena itu solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

· Mengingat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemutihan uang bersifat nasional dan internasional maka pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan upaya dalam pemberantasannya. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain dengan diterbitkannya UU dibidang psikotropika, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan telah disusunnya RUU pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Disamping itu UU Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan dalam memerangi/mencegah kegiatan money laundering, misalnya, mengatur penghentian kegiatan transaksi di bank yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan; pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar/masuk wilayah pabean RI; peraturan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan non bank untuk melapor perpindahan devisa dalam rangka transaksi; ketentuan larangan sumber uang hasil money laundering bagi pemegang saham dan pemilik bank dan pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan.

· Berkenaan dengan praktek pemutihan uang dapat merusak lembaga keuangan termasuk sistim politik dan ekonomi suatu negara, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga internasional termasuk pula melaksanakan rekomendasi dari organisasi internasional dimaksud, seperti FATF, apabila tidak ingin dianggap sebagai negara yang membiarkan tumbuh suburnya kegiatan money laundering. Dikategorikannya Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memerangi kegiatan money laundering akan memberikan konsekuensi di bidang perbankan serta terganggunya transaksi keuangan internasional dan program restrukturisasi dari perbankan Indonesia yang juga memberikan dampak negatif bagi kegiatan perusahaan Indonesia.

· Perlu dilakukannya rotasi manajemen dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu untuk menghindari terjadinya praktek – praktek kecurangan.

· Bank-bank seharusnya mempunyai kebijakan yang konsisten dalam hal pelaporan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke seluruh karyawannya yaitu dengan melakukan pelatihan staf, pengembangan prosedur spesifik dalam pengidentifikasian nasabah, penyimpangan internal, dan pengembangan prosedur audit internal.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan pemutihan uang meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya kemajuan dibidang teknologi lembaga keuangan intemasional termasuk perbankan internasional, serta ditambah lagi dengan semakin cepatnya arus informasi dan komunikasi yang digunakan oleh lembaga keuangan internasional melalui wire transfers atau electronic funds transfers.

2. Masih berkembangnya sistem keuangan di Indonesia, dianutnya sistem devisa bebas, diberlakukannya ketentuan rahasia bank bagi nasabah penyimpan dan simpanannya, belum dikategorikannya kegiatan money laundering sebagai tindak pidana, dan sistem pembayaran di Indonesia yang masih menitikberatkan pada transaksi yang bersifat tunai merupakan faktor - faktor yang masih membuka peluang terhadap kegiatan pemutihan uang di Indonesia.

3. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara.

Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama



Kelompok : 9
Bram Kutut (20208256)
Helen (20208579)
Ria Wijayanti (21208038)
Kelas : 4EB08

UNIVERSITAS GUNADARMA
DEPOK
2011
Latar Belakang
Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis.
Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu benar, dll.
Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Malinda Akui Langgar SOP Citibank


JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum tersangka kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang Malinda Dee, Batara Simbolon, mengatakan, kliennya mengakui telah menyalahi prosedur standar operasional (SOP) Citibank. Malinda diduga menggelapkan uang tiga nasabah hingga Rp 16 miliar saat menjabat Relationship Manager Citibank di Kantor Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan.
"Ya pasti ada pelanggaran. Makanya dia (Malinda) terima ditahan. Kalau enggak (salah) dia akan komplain," kata Batara seusai mengunjungi kliennya di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (6/4/2011).
Menurut pengakuan Malinda, kata Batara, penggelapan dana tersebut dilakukan tanpa bantuan dari atasannya. Saat ini Batara juga belum dapat membuktikan jumlah uang dan bentuk kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan ibu tiga anak itu.
"Murni kesalahan dia. Cuma jumlahnya berapa dan bentuk pelanggarannya apa saja, masih kami buktikan lebih lanjut," kata Batara.
Seperti diberitakan, Polri telah memblokir 30 rekening milik Malinda yang diduga dijadikan tempat menyimpan uang hasil penggelapan. Malinda diduga menggelapkan uang tiga nasabah hingga Rp 16 miliar saat menjabat Relationship Manager di Citibank di Kantor Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan.
Menurut Polri, modus pelaku adalah memalsukan tanda tangan nasabah dalam formulir penarikan. Malinda lalu melakukan pendebetan dana nasabah, lalu ditransfer ke beberapa rekening miliknya ataupun perusahaan. Penyidik telah memeriksa Rita, salah satu komisaris utama perusahaan milik Malinda.
Dalam menjalankan aksinya, Malinda diduga dibantu teller. Ia dijerat Pasal 49 Ayat 1 huruf A dan C atau Pasal 49 Ayat 2 huruf B UU Nomor 1992 tentang Perbankan serta Pasal 3 atau 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
Oleh : Ary Wibowo | Inggried | Rabu, 6 April 2011 | 21:06 WIB
Solusi
Sesuai dengan Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu semi satu. Maka kasus yg melibatkan malinda dee merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang telah disepakati bersama , dengan menggelapkan uang tiga nasabah hingga Rp 16 miliar saat menjabat Relationship Manager Citibank di Kantor Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan untuk kepentingan pribadinya Malinda dee telah melanggar etika bisnis yang telah disepakati bersama. Karena itu solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut :
• Mengingat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemutihan uang bersifat nasional dan internasional maka pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan upaya dalam pemberantasannya. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain dengan diterbitkannya UU dibidang psikotropika, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan telah disusunnya RUU pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Disamping itu UU Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan dalam memerangi/mencegah kegiatan money laundering, misalnya, mengatur penghentian kegiatan transaksi di bank yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan; pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar/masuk wilayah pabean RI; peraturan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan non bank untuk melapor perpindahan devisa dalam rangka transaksi; ketentuan larangan sumber uang hasil money laundering bagi pemegang saham dan pemilik bank dan pembentukan Unit Khusus Investigasi Perbankan.

• Berkenaan dengan praktek pemutihan uang dapat merusak lembaga keuangan termasuk sistim politik dan ekonomi suatu negara, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga internasional termasuk pula melaksanakan rekomendasi dari organisasi internasional dimaksud, seperti FATF, apabila tidak ingin dianggap sebagai negara yang membiarkan tumbuh suburnya kegiatan money laundering. Dikategorikannya Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memerangi kegiatan money laundering akan memberikan konsekuensi di bidang perbankan serta terganggunya transaksi keuangan internasional dan program restrukturisasi dari perbankan Indonesia yang juga memberikan dampak negatif bagi kegiatan perusahaan Indonesia.

• Perlu dilakukannya rotasi manajemen dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu untuk menghindari terjadinya praktek – praktek kecurangan.

• Bank-bank seharusnya mempunyai kebijakan yang konsisten dalam hal pelaporan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke seluruh karyawannya yaitu dengan melakukan pelatihan staf, pengembangan prosedur spesifik dalam pengidentifikasian nasabah, penyimpangan internal, dan pengembangan prosedur audit internal.

Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan pemutihan uang meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya kemajuan dibidang teknologi lembaga keuangan intemasional termasuk perbankan internasional, serta ditambah lagi dengan semakin cepatnya arus informasi dan komunikasi yang digunakan oleh lembaga keuangan internasional melalui wire transfers atau electronic funds transfers.

2. Masih berkembangnya sistem keuangan di Indonesia, dianutnya sistem devisa bebas, diberlakukannya ketentuan rahasia bank bagi nasabah penyimpan dan simpanannya, belum dikategorikannya kegiatan money laundering sebagai tindak pidana, dan sistem pembayaran di Indonesia yang masih menitikberatkan pada transaksi yang bersifat tunai merupakan faktor - faktor yang masih membuka peluang terhadap kegiatan pemutihan uang di Indonesia.

3. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara.

Senin, 03 Oktober 2011

Artikel Prinsip Etika Profesi Akuntansi






Dari wacana tersebut terdapat prinsip – prinsip etika profesi yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang sebagai anggota yang bekerja untuk kepentingan publik. Prinsip yang tidak sesuai dengan dengan prinsip Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah :
•Prinsip Kedua Kepentingan Publik
Bahwa setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.
Dari kasus tersebut Nunun Nurbaeti yang menjadi tersangka atas kasus cek pelawat (kunjungan) dan juga kasus penyuapan yang memberikan dana kepada anggota DPR periode 1999-2004 terkait oleh pemilihan Gubernur senior BI tahun 2004. Nunun nurbaeti telah melanggar prinsip etika profesi, dengan menjadi seorang anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri yang telah disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Seharusnya nunun nurbaeti memberkan suatu sikap atau contoh yang baik terhadap masyarakat luas karena masyarakat telah mempercayai beliau sebagai anggota dewan yang mempunyai dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat.
Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada obyektifitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Negara.
Dari hal tersebut Nunun nurbaeti yang berprofesi sebagai anggota DPR mempunyai peranan yang penting pada masyarakat luas. Banyak hal yang seharusnya nunun nurbaeti lakukan, misalnya saja menunjukan suatu komitmennya atas profesionalismenya kepada masyarakat dengan memperhatikan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, membahas pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam & Sumber Daya ekonomi, dan lainnya. Dan juga menjalankan kewajibannnya sebagai anggota, salah satu diantaranya yaitu memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI 1945 dan menaati peraturan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun akibat yang telah dilakukan oleh nunun nurbaeti pada kasusnya, yaitu merugikan masyarakat luas karena tidak menghormati kepercayaan masyarakat dan juga merugikan negara.
Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus – menerus menunjukan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Pada kasus nunun nurbaeti tersebut telah terbukti bahwa dia sebagai anggota dewan tidak dapat menghormati kepercayaan masyarkat sehingga tidak dapat mencapai suatu sikap profesionalisme. Dan beliau harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan publik dengan tetap melayani kepentingan masyarkat.

Senin, 25 Oktober 2010

Application Letter

Ria Wijayanti
Jl.Buncit Raya Kalibata No.32 A
South Jakarta 12740

22 October 2010

PT.Honda Internasional
Jl. Yos Sudarso 16
Jakarta 17780



Dear Sir,

I have been told by Mr.Andy Widjaja, Credit Manager,PT. Bayu Buana, Jakarta,with whom I believe you are acquainted,that you are expecting to make some additions to your accounting staff in November.I should like to be considered an aplplicant for one of these positions.

You can see from my curriculum vitae that is enclosed with this letter that I have had five years of varied experience.The companies for which I have worked have given permission to refer you to them for information about the quality of the work I did while in their emply.

My work was in the credit department and in the accounting department in both companies, with some experience also in inventory control.

I would be very grateful if you give me further information about the post, and the salary you are offering.

I am available to attend an interview at your convenience.

I look forward to hearing from you.





Yours sincerely,



Ria Wijayanti

Kamis, 30 September 2010

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA:

Name : Ria Wijayanti
Place/date of brith : Jakarta / 6th July 1990
Gender : Female
Adress : Jl. Buncit Raya Kalibata Pulo No.32A Rt010/Rw005
South Jakarta 12740
Telephone : (021) 7949576 / 085691726543
E-Mail : Riapleasure_realy@yahoo.com
Religion : Moslem
Marital Status : Single
Nationality : Indonesian



FORMAL EDUCATION:

2008-2012 : Accounting, University of Gunadarma (SE Degree)
2005-2008 : SULUH Senior High School, JAKARTA
2002-2005 : Junior High School SMPN 218, JAKARTA
1996-2002 : Elementary School SDN 03, JAKARTA
1995-1996 : TK FATAHILLAH BUNCIT (Kindergarten)


NON FORMAL EDUCATION:

August 2009 : Workshop Personal Income Taxes
February2010 : Workshop Business Planning
March 2010 : Seminar Capital Market is A Choiceof Invesment

Minggu, 06 Juni 2010

Referensi Artikel

Pembangunan perumahan merupakan tuntutan primer dalam kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan sebagai mekanisme dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang berbudaya modern, dikarenakan hal tesebut peranan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah menciptakan perumahan yang layak terjangkau, sehat, teratur, aman, damai dan tentram diharapkan dapat meningkatkan citra diri dan produktifitas penghuninya serta mampu mendukung pertumbuhan wilayah dan stabilitas nasional. Untuk itu diharapkan modal kerja dapat membiayai pengeluaran untuk operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan tersedianya modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan beroperasi dengan seekonomis mungkin.Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan kebutuhan modal kerja, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektifitas dan kebutuhan modal kerja terhadap volume penjualan, pendapatan penjualan dan laba bersih.(Martini dan Sugiharto,2004) sedangkan menurut Bambang(2001)mengatakan bahwa modal kerja merupakan bagian modal perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, misalnya membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, dan lain-lain.
Menurut John (1995), unsur-unsur yang termasuk dalam modal kerja adalah :
a. Kas
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas, karena kas merupakan elemen dari modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya dan dapat dipergu-nakan untuk menguasai atau memiliki barang atau jasa yang diinginkan.
b. Piutang
Piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu lang-kah saja. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit.
c. Persediaan
Persediaan barang merupakan elemen utama dari modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus mengalami perubahan dalam kegiatan perusahaan.Tujuan dari manajemen kebanyakan lebih mengutama-kan pengelolaan aktiva lancar agar terjamin jumlah yang layak dengan tingkat likuiditas yang tinggi serta efektifitas modal kerja yang optimal bagi perusahaan.Menurut Munawir (1991) dibutuhkan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas modal kerja, agar perusahaan dapat menghasilkan laba dari setiap modal kerja yang dipertahankan oleh perusahaan.
Daftar Pustaka
Martini,D,& Sugiharto,K, “Modal Kerja”,Majalah Ekonomi dan Komputer No.3 Tahun XII-2004

Penyelesaian Sengketa Ekonomi

*Pengertian Sengketa
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan :
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

*Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:
1. Negosiasi (perundingan)
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Enquiry (penyelidikan)
Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.

3. Good offices (jasa-jasa baik)
Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.
Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan:
1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.

*Tujuan memperkarakan suatu sengketa:
1. adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan,
2. dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly) dan murah (inexpensive)

*Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi:
1. bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,
2. pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,
3. oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang menang mutlak.
Manfaat yang paling mennjol, antara lain:
1. Penyelesaian cepat terwujud (quick).
2. Biaya Murah (inexpensive).
3. Bersifat Rahasia (confidential).
4. Bersifat Fair dengan Metode Kompromi.
5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif.
6. Hasil yang dicapai WIN-WIN.
7. Tidak Emosional.

*Sistem Minitrial
Sistem yang lain hampir sama dengan mediasi ialah minitrial. Sistem ini muncul di Amerika pada tahun 1977. Jadi kalau terjadi sengketa antara dua pihak, terutama di bidang bisnis, masing-masing pihak mengajak dan sepakat untuk saling mendengar dan menerima persoalan yang diajukan pihak lain:
1. setelah itu baru mereka mengadakan perundingan (negotiation),
2. sekiranya dari masalah yang diajukan masing-masing ada hal-hal yang dapat diselesaikan, mereka tuangkan dalam satu resolusi (resolution)

*Sistem Concilition
konsolidasi (conciliation), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
1. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai conciliator atau majelis pendamai,
2. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Biasanya lembaga konsiliasi merupakan salah satu bagian kegiatan lembaga arbitrase, arbitrase institusional, bertindak juga sebagai conciliation yang bertindak sebagai conciliator adalah panel yang terdaftar pada Arbitrase Institusional yang bersangkutan:
1. sengketa yang diselesaikan oleh lembaga konsiliasi pada umumnya meliputi sengketa bisnis,
2. hasil penyelesaian yang diambil berbentuk resolution, bukan putusan atau award (verdict),
3. oleh karena itu, hasil penyelesaian yang berbentuk resolusi tidak dapat diminta eksekusi ke pengadilan,
4. dengan demikian, walaupun resolusi memeng itu bersifat binding (mengikat) kepada para pihak, apabila salah satu pihak tidak menaati dengan sukarela tidak dapat diminta eksekusi ke pengadilan. Dalam hal yang seperti itu penyelesaian selanjutnya harus mengajukan gugatan ke pengadilan.
d). Sistem Adjudication
Sistem Adjudication merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Sistem ini sudah mulai populer di Amerika dan Hongkong.


Secara harafiah, pengertian "ajuddication" adalah putusan. Dan memang demikian halnya. Para pihak yang bersengketa sepakat meminta kepada seseorang untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara mereka:
1. orang yang diminta bertindak dalam adjudication disebut adjudicator
2. dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai HAIM (act as judge),
3. oleh karena itu, dia diberi hak mengambil putusan (give decision).

Proses penyelesaian sengketa meleui sistem ini, sangat sederhana. Apabila timbul sengketa:
1. para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melaui adjudication,
2. berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang benar-benar profesional,
3. dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak diberi kewenangan (authority) kepada adjudicator untuk mengabil keputusan (decision) yang mengikat kepada kedua belah pihak (binding to each party),
4. sebelum mengambil keputusan, adjudicator dapat meminta informasi dari kedua belah pihak, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.
e). Sistem Arbitrase


Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan.
Memang banyak persamaan prinsip antara arbitrase dengan sistem alternatif yang lain tadi, seperti:
1. sederhana dan cepat (informal dan quick),
2. prinsip konfidensial,
3. diselesaikan oleh pihak ketiga netral yang memiliki pengetahuan khusus secara profesional.
Namun, demikian, di balik persamaan itu terdapat perbedaan dianggap fundamental, sehingga dunia bisnis lebih cenderung memiliki mediation, minitrial atau adjusdication. Perbedaan yang dianggap fundamental, antara lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Masalah biaya, dianggap sangat mahal (expensive). Biaya yang harus dikeluarkan penyelesaian arbitrase, hampir sama adengan biaya litigasi di pengadilan. Terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan, sehingga terkadang jauh lebih besar biaya dengan apa yang harus dikeluarkan bila perkara diajukan ke pengadilan. Komponen biaya atrbitrase terdiri dari: (a) Biaya administrasi (b) Honor arbitrator. (c) Biaya transportasi dan akomodasi arbitrator (d) Biaya saksi dan ahli. Komponen biaya yang seperti itu, tidak ada dalam mediasi atau minitrial. Jika pun ada biaya yang harus dikeluarkan, jauh lebih kecil. Apalagi mediasi, boleh dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.
2. Masalah sederhana dan cepat. Memang benar salah satu prinsip pokok penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah informal procedure and can be put in motion quickly. Jadi prinsipnya informal dan cepatI. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah lain. Tanpa mengurangi banyaknya sengketa yang diselesaikan arbitrase dalam jangka waktu 60-90 hari, Namun banyak pula penyelesaian yang memakan waktu panjang. Bahkan ada yang bertahun-tahun atau puluhan tahun. Apalagi timbul perbedaan pendapat mengenai penunjukkan arbitrase, Rule yang disepakati atau hukum yang hendak diterapkan (governing law), membuat proses penyelesaian bertambah rumit dan panjang.