Kamis, 13 Mei 2010

Hukum Perjanjian (Kelompok 5)

HUKUM PERJANJIAN

Sebagai mahluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian.
Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.
Kapan sebenarnya perjanjian tersebut timbul dan mengikat para pihak? Menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:
1) Kesepakatan para pihak;
2) Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan dll);
3) Menyangkut hal tertentu;
4) Adanya causa yang halal.
Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat obyektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum. (J.Satrio, 1992).
Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:
(1) perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2) perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
(3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik.
Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).
Setelah perjanjian timbul dan mengikat para pihak, hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Selama ini kerap timbul permasalahan, bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian dan apa yang seharusnya dilakukan jika hal tersebut terjadi?
Menurut KUHPerdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam prakteknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian (cantumkan pasal dan ayat yang dilanggar). Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dilayangkan.
Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan langkah-langkah hukum misalnya berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang atau pengadilan yang ditunjuk/ditentukan dalam perjanjian. Mengenai hal ini Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan:
”debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Sebagai konsekwensi atas perbuatannya, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestsi tersebut serta bunganya. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.
Berbeda halnya jika terjadi force majeur yaitu dalam keadaan memaksa atau hal-hal yang secara kebetulan satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka keharusan untuk mengganti segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dinyatakan di atas tidak perlu dilakukan (Pasal 1245 KUHPerdata).
Demikian sekilas uraian mengenai hukum perjanjian. Banyak hal yang belum dijelaskan berkenaan perjanjian dengan segala aspek yang ada dan terkait didalamnya. Namun demikian jika kita menarik kesimpulan, maka salah satu inti dari perjanjian atau kontrak sebenarnya adalah iktikat baik dari para pihak. Tanpa hal tersebut, sebaik dan sedetail apa pun perjanjian, tidak akan berarti apa pun kecuali hanya secarik kertas tanpa makna.

Hukum Perdata yang Berlaku Di Indonesia (Kelompok3)

A. SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA YANG ADA DI INDONESIA

Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata eropa. Di eropa continental berlaku hukum perdata romawi, disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan tertentu.
Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “ Code Civil de Francis” yang juga dapat disebut “Cod Napoleon”.
Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini digunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothis. Disamping itu juga dipergunakan hukum bumi putera lama, hukum jernoia dan hukum Cononiek. Code Napoleon ditetapkan sebagai sumber hukum di belanda setelah bebas dari penjajahan prancis.

B. PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.
Pengeertian hukum privat (hukum perdana materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan didalam masyarakat dalam kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan.
Selain ada hukum privat materil, ada juga hukum perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (hukum acara perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.


*KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :
1. Faktor etnis
2. Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :
a. Golongan eropa
b. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)
c. Golongan timur asing (bangsa cina, India, arab)

Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokonya sebagai berikut :
1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu di kodifikasi).
2. Untuk golongan bangsa eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri belanda (sesuai azas konkordasi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya.
4. Orang Indonesia asli dan timur asinng, selama mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa eropa.
5. Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

C. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
Sistematika hukum di Indonesia ada dua pendapat, yaitu :
a. Dari pemberlaku undang-undang
Buku I : Berisi mengenai orang
Buku II : Berisi tentanng hal benda
Buku III : Berisi tentang hal perikatan
Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa

b. Menurut ilmu hukum / doktrin dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

I. Hukum tentang diri seseorang (pribadi)
Mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk bertindak sendiri.

II. Hukum kekeluargaan
Mengatur perihal hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungna antara orang tua dengan anak, perwalian dan lain-lain.

III. Hukum kekayaan
Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat diukur dengan dengan uang, hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan yang antara lain :
- hak seseorang pengarang atau karangannya
- hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak.

IV. Hukum warisan
Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Disamping itu, hukum warisan juga mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Subjek dan Objek Hukum (Kelompok 2)

Subjek adalah sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.
• Subjek Hukum Manusia
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.
Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karen atidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu :

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

• Subjek Hukum Badan Hukum
Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukkum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.


Badan hukum terbagi atas 2 macam yaitu :

1. Badan hukum privat
Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi oarng didalam badan hukum itu.
Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah.
2. Badan Hukum Publik
Badan hukum public adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public atau yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak atau Negara umumnya.



Objek Hukum.
Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Objek hukum dapat dibedakan antara lain :

1. Benda berwujud dan tidak berwujud
2. Benda bergerak dan tidak bergerak


Pentingnya dibedakan karena :

o Bezit (kedudukan berkuasa)
o Lavering (penyerahan)
o Bezwaring (pembebanan)
o Daluwarsa (Verjaring)


Hak Kebendaan yang Bersifat sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan ekekusi kepada benda melakukan yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian)

*Unsur-unsur dari jaminan, yaitu :
1. Merupakan jaminan tambahan
2. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

*Kegunaan dari jaminan, yaitu :
1. Memberi hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya misalnya dalam pembayarn angsuran pokok kredit tiap bulannya.

*Syarat-syarat benda jaminan :
1. Mempermudah diperolehnya kredit bagi pihak yang memerlukannya
2. Tidak melemahkan potensi/kekuatan si pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.
3. Memberikan informasi kepada debitur, bahwa barang jaminan setiap waktu dapat di eksekusi, bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima (nasabah debitur)

*Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:
1. Jaminan yang bersifat umum
2. Jamian yang bersifat khusus
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

*Penggolongan jaminan beerdasarkan objek/bendanya, yaitu :
1. Jaminan dalam bentuk benda bergerak
2. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak
*Penggolongan jaminan berdasarkan terjadinya, yaitu :
1. Jaminan yang lahir karena undang-undang
2. Jaminan yang lahir karena perjanjian

Aspek Hukum Kelompok 1.

Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:
a). Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.
b). Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu ;

1. Kodifikasi terbuka

kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan – tambahan diluar induk kondifikasi. Pertama atau semula maksudnya induk permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam suatu buku kumpulan peraturan yang sistematis,tetapi diluar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan di luar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan – permasalahan dalam kumpulan peraturan pertama tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri sistem ini mempunyai kebaikan ialah;

“ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan “.

2. Kodifikasi tertutup

Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.Dulu kodifikasi tertutup masih bisa dilaksanakan bahkan tentang bidang suatu hukum lengkap dan perkasanya perubahan kehendak masyarakat mengenai suatu bidang hukum agak lambat. Sekarang nyatanya kepeningan hukum mendesak agar dimana-mana yang dilakukan adalah Kodifikasi Terbuka.

Unsur-unsur dari suatu kodifikasi:
a. Jenis-jenis hukum tertentu
b. Sistematis
c. Lengkap

Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh:
a. Kepastian hukum
b. Penyederhanaan hukum
c. Kesatuan hukum

PENGERTIAN EKONOMI
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.

Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang maupun jasa).

Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutamayang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiments.

PENGERTIAN HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyara kat.

Menurut Sunaryati Hartono, hokum ekonomi adalah penjabaran hokum ekonomi pembangunan dan hokum ekonomi social, sehingga hokum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek yaitu :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi

2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

2. Hukum ekonomi social, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Sementara itu, hokum Indonesia menganut asas sebagai berikut :

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,

2. Asas manfaat,

3. Asas demokrasi Pancasila,

4. Asas adil dan merata,

5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,

6. Asas hukum,

7. Asas kemandirian,

8. Asas keuangan,

9. Asas ilmu pengetahuan,

10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat,

11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan

12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Contoh hukum ekonomi :

1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.

2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.

3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.

Rabu, 12 Mei 2010

Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara Tahun 1993

Negara Maju

%

Negara Berkembang

%

Amerika Serikat

2,8

Indonesia

5,8

Jepang

2,0

Singapura

9,2

Jerman

-1,3

Malaysia

8,1

Inggris

1,9

Thailand

7,4

Perancis

-1,0

Philipina

1,7

Switzerland

-0,5

Korea Selatan

6,5

Rusia

-15,0

Taiwan

6,2

Italia

-0,9

Cina

13,0

Kanada

3,5

Mexico

2,6

Australia

3,4

Brazil

-0,9

India

4,2

Pakistan

3,0

Mesir

0,7

Saudi Arabia

3,0

Turki

5,3

Sumber: Asiaweek

Berdasarkan data tabel 1,menjelaskan mengenai perbandingan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan Gross National Product (GNP) disuatu negara,tanpa melihat kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diberbagai Negara,yaitu Sumber Daya Alam,Sumber Daya Manusia,modal dan penguasaan teknologi.Pada tabel 1, menunjukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1993 sebanyak 25 negara,yaitu 10 negara maju dan 15 negara berkembang.

Pada umumnya Negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat .Terdapat satu Negara yang mengalami GDPnya menurun,yaitu Negara Brazil sebesar -0,9%.Dan ada lima Negara yang tingkat pertumbuhannya kurang dari 4%,yaitu negara Philipina,Meksiko,Pakistan,Mesir dan Saudi Arabia.Negara-negara yang pertumbuhannya paling baik dan pertumbuhannya melebihi 5% adalah Negara Indonesia,Singapura,Malaysia,Thailand,Philipina,Korea Selatan,Taiwan,Cina dan Turki.Pada Negara maju yang tingkat pertumbuhannya rendah yaitu Amerika Serikat,Jepang dan Inggris.Dan Negara Rusia mengalami kemunduran pertumbuhan ekonomi sebanyak 15%.

Pada Negara-negara berkembang berhasil menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang.Sampai saat ini permasalahan yang dihadapi Negara berkembang namun belum dapat diatasi,yaitu tingkat pengganguran yang tinggi, pendapatan yang tidak merata tingginya, tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Minggu, 09 Mei 2010

Ulasan artikel tentang: ANALISIS PERBANDINGAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN PADA MINIMARKET INDOMARET DENGAN ALFAMART DIKOMPLEKS PESONA ANGGREK

Pada:Abstrak

Par. I, Kalimat :3

Alasan : tidak perlu menggunakan kata “dengan”, dan kata “dengan” setelah kata dekriptif diganti dengan “dan”.

♥Data dianalisis dengan menggunakan compare means independent simple t test,chi square,statistik deskriptif dengan program SPSS versi 15.0.

Seharusnya:

♥Data dianalisis menggunakan compare means independent simple t test,chi square,statistik deskriptif dan program SPSS versi 15.0.

Par.I, Kalimat:4

Alasan: Kata sedangkan diawal kalimat tidak boleh,kata “dengan “ diganti “dan”, sesudah kata alfamart memakai tanda koma.

♥Sedangkan hasil uji perbandingan kualitas pelayanan antara minimarket,Indomaret dengan Alfamart berdasarkan dimensi kehandalan, keresponsifan, assurance,empathy dan tangible serta kualitas pelayanan ada perbedaan yang signifikan.

Seharusnya:

♥Hasil uji perbandingan kualitas pelayanan antara minimarket,Indomaret dan Alfamart, berdasarkan dimensi kehandalan, keresponsifan, assurance,empathy dan tangible serta kualitas pelayanan ada perbedaan yang signifikan.

Pada : Pendahuluan

Par. I, Kalimat :3

Alasan: Struktur kalimatnya salah dan penggunaan kata kurang tepat.

♥Kualitas pelayanan yang diberikan adalah merupakan kinerja terpenting oleh perusahaan bagi konsumen/pelanggan.

Seharusnya:

♥Bagi konsumen atau pelanggan, kualitas pelayanan yang diberikan merupakan kinerja terpenting dari perusahaan.

Par.I, Kalimat:5

Alasan: Kata “sebagaimana” tidak perlu dipakai karena pemborosan kata dan tidak ada artinya, lalu kata “banyak” diganti “para” karena penggunaan katanya tidak tepat.

♥Demikianlah sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pakar ekonomi yang memberikan definisi mengenai kepuasan konsumen.

Seharusnya:

♥Demikianlah yang disampaikan oleh para pakar ekonomi yang memberikan definisi mengenai kepuasan konsumen.

Par.II, Kalimat:3

Alasan:Setelah kata “jadi” memakai tanda koma, seharusnya setelah kata “harapan” menjadi kalimat berikutnya dan tidak menjadi satu, Kata “niscaya” dihilangkan karena tidak mempunyai arti.

♥Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsidari perbedaan antara kinerja yang dirasakan oleh harapan,jika kinerja yang dirasakan dibawah harapan maka konsumen merasa tidak puas,sedangkan jika kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan maka niscaya konsumen merasa puas.

Seharusnya:

♥Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsidari perbedaan antara kinerja yang dirasakan oleh harapan.

♥Jika kinerja yang dirasakan dibawah harapan maka konsumen merasa tidak puas,sedangkan jika kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan maka konsumen merasa puas.

Par.II, Kalimat:4

Alasan : Kata “jika” dihilangkan karena pemborosan kata, setelah kata “harapan” memakai tanda koma.

♥Dan jika kinerja yang dirasakan melampaui harapan maka konsumen akan merasa sangat puas.

Seharusnya:

♥Dan kinerja yang dirasakan melampaui harapan, maka konsumen akan merasa sangat puas.

Par.IV, Kalimat:3

Alasan: Kata “sedangkan” dihilangkan karena penggunaan kata penghubung tidak nyambung dengan kata selanjutnya, dan adanya penggunaan kata yang tidak tepat.

♥Sedangkan tujuan memberikan pelayanan adalah untuk memberikan kepuasan pada konsumen/pelanggan,sehingga berakibat dengan dihasilkannya nilai tambah bagi perusahaan.

Seharusnya:

♥Tujuan memberikan pelayanan adalah untuk memberikan kepuasan pada konsumen/pelanggan,sehingga akan mendapatkan nilai tambah bagi perusahaan.

Par.V, Kalimat:1

Alasan: Kata “ Untuk itu” tidak usah digunakan karena tidak boleh diawal paragraf, pengunaan kata “hampir sama” sekali saja karena pemborosan kata,setelah kata “toko tersebut”,”hampr sama juga” menjadi kalimat berikutnya tidak menjadi satu.

Untuk itu peneliti merasa tidak tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan kepuasan konsumen toko tersebut mengapa hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan padahal keduanya memiliki strategi pemasaran yang hampir sama dan pelayanan yang hampir sama juga adakah perbedaan pada keduanya yang pada akhirnya mempengaruhi citra toko dari kacamata konsumen,apakah yang membuat berhasil mewujudkan kesan yang baik pada pelanggan dan pada akhirnya akan memudahkan meraih konsumen.

Seharusnya:

♥Peneliti merasa tidak tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan kepuasan konsumen toko tersebut.

♥Mengapa hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan?,padahal keduanya memiliki strategi pemasaran dan pelayanan yang hampir sama.

♥Adakah perbedaan pada keduanya yang pada akhirnya mempengaruhi citra toko dari kacamata konsumen,apakah yang membuat berhasil mewujudkan kesan yang baik pada pelanggan dan pada akhirnya akan memudahkan meraih konsumen.


Pada:Kerangka Pemikiran

Par. I, Kalimat :1

Alasan : kata “lain sebagainya diganti dengan” lain-lain”,kata “sangat penting’ diganti “penting” karena pemborosan kata,Setelah kata “lain-lain”,”oleh konsumen” menjadi kalimat berikutnya.tidak menjadi satu kalimat pada kalimat sebelumnya.

Dalam memilih toko konsumen memiliki kriteria evaluasi diantaranya adalah faktor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk, dan lain sebagainya hal tersebut menjadikan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan produsen karena akan menjadi bahan perbandingan bagi konsumen untuk memilih toko mana yang akan didatangi oleh konsumen (James F Engel,1994:258),dalam membandingkan minimarket mana yang akan dikunjungi konsumen akan mempertimbangkan beberapa hal.

Seharusnya:

♥Dalam memilih toko konsumen memiliki kriteria evaluasi diantaranya adalah faktor kenyamanan, pelayanan, kelengkapan produk, dan lain-lain.

♥Hal tersebut menjadikan faktor yang penting dan harus diperhatikan produsen karena akan menjadi bahan perbandingan bagi konsumen untuk memilih toko mana yang akan didatangi oleh konsumen (James F Engel,1994:258).

♥Dalam membandingkan minimarket mana yang akan dikunjungi konsumen akan mempertimbangkan beberapa hal.


Kamis, 08 April 2010

HUKUM PERJANJIAN

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

“HUKUM PERJANJIAN”


Disusun Oleh :

1. Benny Wibowo (20208246)

2. Gema M. Ramadhan (20208539)

3. Ria Wijayanti (21208038)

4. Siti Nurlola Hidayat (21208411)

5. Suryadi Yansyah (21205428)

Kelas 2EB 08

UNIVERSITAS GUNADARMA

2010




HUKUM PERJANJIAN

* Istilah dan pengertian kontrak

Dalam hukum asing dijumpai istilah overeenkomst (bahasa Belanda), contract,agreement (bahasa Inggris),contrat,convention (bahasa Prancis),pacte, conventine,contractus (bahasa Latin),kontrakt,vertrag (bahasa Jerman),dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai “kontrak” atau “perjanjian”.Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum yan dalam hukum kita dikenal dengan sebutan kontrak.

Istilah “kontrak”,”perjanjian” dapat kita jumpai didalam KUHP.Bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontark atau perjanjian.Disamping istilah tersebut,kitab undang-undang juga menggunakan istilah “perikatan”,”perutangan”, namun pengertian dari istilah tersebut tidak deberikan,bahkan pernah pula dipergunakan perkataan “persetujuan”.

Pasal 1313 KUHP merumuskan pengertianperjanjian sebagai berikut :”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Abdulkadir Muahmmad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya atau antara pihak-pihak yang menjadi subjek perjanjian.Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupam yang diucapkan atau ditulis.Apabila kita menelaah lebih lanjut tulisan penulis tersebut maka akan didapat gambaran bahwa kontrak adalah perjanjian tertulis.

Menurut J.Satrio,perjanjian dapat mempunyai dua arti,yaitu arti luas dan arti sempit.”Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak,termasuk didalamnya perkawinan,perjanjian kawin,dan lain-lain.Dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja,seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata

* Jenis-Jenis Kontrak

Tentang jenis-jenis kontrak KUHP tidak secara khusus mengaturnya.Sementara menurut para ahli hukum ada bebagai macam jenis kontrak.Keanekaragaman tersebut dilihat dari sudut pandang atau dasar kajian yang berbeda-beda,misalnya dari segi sumber hukum,bentuk,nama,kewajiban dan hak,larangan yang terdapat didalamnya,dan sebagainya.

Penggolongan yang umum dikenal ialah penggolongan kedalam kontrak timbal balik atau kontrak asas beban dan kontrak sepihak atau kontark tanpa beban atau kontrak cuma-cuma.Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang didalamnya masing-masing pihak menyandang status sebagai berhak dan berkewajiban atau sebagai kreditur dan debitur secara timbal balik;kreditur pada pihak yang satu maka bagi pihak lainnya adalah sebagai debitur,begitu juga sebaliknya.

J.Satrio mengatakan bahwa kontrak timbal balik adalah kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak,dan hak serta kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lain.Sementara kontrak sepihak adalah kontrak yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya).Sedangkan pada pihak lain haknya ada hak

Perjanjian timbal balik ada yang dikenal dengan sebutan timbal balik senpurna dan timbal balik tidak sempurna.Pengertian perjanjian timbal balik yang dirumuskan oleh para ahli tersebut merupakan perjanjian timbal balik sempurna.Sementara yang dimaksud perjanjian timbal balik tidak sempurna pada dasarnya merupakan perjanjian sepihak karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak.Namun dalam hal-hal tertentu dapat muncul kewajiban pada pihak lain.Contoh : pemberian kuasa dengan cuma-cuma.

Perjanjian sepihak atau unilateral adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak pada yang lain untuk menerima prestasi.Contoh : perjanjian pemberian kuasa dengan cuma-cuma,perjanjian pinjam pakai cuma-cuma,perjanjian pinjam pengganti cuma-cuma,penitipan barang dengan cuma-cuma.

Arti penting pembedaan tersebut ialah sebagai berikut :

  1. Berkaitan dengan aturan risiko,pada perjanjian sepihak risiko ada para kreditur,sedangkan pada perjanjian timbal balik risiko ada pada debitur kecuali pada perjanjian jual beli.
  2. Berkaitan dengan perjanjian syarat batal,pada perjanjian timbal balik selalu dipersengketaan.
  3. Jika suatu perjanjian timbal balik saat pernyataan pailit balik oleh debitur maupun lawan janji tidak dipenuhi seluruh atau sebagian dari padanya maka lawan janjinya berhak mensomir BHP.Untuk jangka waktu 8 hari menyatakatan apakah mereka mau mempertahankan perjanjian tersebut.

Perjanjian dibedakan pula menjadi perjanjian konsensual dan perjanjian riil.Perjanjian konsensual adalah perjanjian diamana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya sutu perjanjian.Berbagai pernjanjian yang dikenal dengan sebutan perjanjian bernama sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHP pada umumnya merupakan perjanjian konsensual,kecuali beberapa perjanjian tertentu yang merupakan perjanjian formal atau perjanjian riil,misalnya perjanjian hibah tanah,perjanjian penitipan barang.

Perjanjian riil ialah perjanjian yang baru terjadi apabila objek perjanjian telah diserahkan.Contoh : perjanjian penitipan barang,perjanjian jual beli,perjanjian tukar menukar,perjanjian tukar pakai,perjanjian utang piutang.Dalam perjanjian riil kata sepakat belum cukup melahirkan perjanjian dan perikatannya.

Kontrak menurut namanya dibedakan menjadi 2 (dua),yaitu kontrak bernama atau kontrak nominaat dan kontrak tidak bernama atau kontrak innominaat.

Salim H.S.mengatakan,”kontrak bernama adalah kontrak yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum perdata”.Lebih lanjut dikatakan bahwa yang termasuk dalam kontrak bernama adalah kontrak jual beli,tukar menukar,sewa-menyewa,persekutan perdata,hibah,penitipan barang,pinjam pakai,pnjam-meminjam, pemberian kuasa,penanggungan utang,perdamaian dan lain-lain.Sementara yang dimaksud dengan kontrak tidak bernama adalah kontrak yang timbul,tumbuh,dan berkembang dalam masyarakat.Jenis kontrak ini belum dikenal dengan kitab undang-undang hukum perdata.Yang termasuk dalam kontrak ini misalnya leasing,beli sewa, keagenan,franchise,kontrak rahim,joint venture,kontrak karya,production sharing.

Kontrak menurut bentuknya dibedakan menjadi kontrak lisan dan kontrak tertulis.Kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat secara lisan tanpa dituangkan kedalam tulisan.Kontrak-kontrak yang terdapat dalam Buku III KUHP dapat dikatakan umumnya merupakan kontrak lisan,kecuali yang disebut dalam pasal 1682 KUHP,yaitu kontrak hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris.Dasar hukum kontrak konsensual ialah apa yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHP.

Kontrak tertulis adalah kontrak yang dituangkan dalam tulisan.Tulisan itu bisa dibuat oleh para pihak sendiri atau dibuat oleh pejabat,misalnya notaris.Didalam kontrak tertulis kesepakatan lisan sebagaimana yang digambarkan oleh pasal 1320 KUHP,kemudian dituangkan dalam tulisan.Dengan penuangan tersebut maka lahirlah kontark.Termasuk dalam kontrak tertulis adalah apa yang dikenal dengan sebutan kontrak standar atau kontrak baku atau kontrak adhesi.

* Pelaksanaan Kontrak

Pengaturan mengenai pelaksanaan kontrak dalam KUHP menjadi bagian dari pengaturan tentang akibat suatu perjanjian.Yaitu diatur dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHP.Pada umumnya dikatakan bahwa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kontrak adalah mereka yang menjadi subjek dalam kontrak itu.Mengenai hal itu dalam KUHP tidak ada ketentuan yang khusus mengaturnya.Salah satu pasal yang behubungan langsung dengan pelaksanaannya ialah Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut : “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etiket baik” (asas pacta sunt servanda).Dari pasal tersebut terkesan bahwa untuk melaksanakan kontrak harus mengindahkan etiket baik saja,dan asas etiket baik terkesan hanya terletak pada fase atau berkaitan dengan pelaksanaan kontrak,tidak ada fase-fase lainnya dalam proses pembentukan kontrak.

* Asas yang mengikat dalam pelaksanaan kontrak

Didalam perjanjian terdapat perikatan.Perikatan itu bisa berupa memberikan sesuatu,melakukan sesuatu,atau tidak melakukan sesuatu.Namun objek perikatan itu tidak boleh sembarangan sebab undang-undang menentukan pembatasan,antara lain tidak dilarang oleh undang-undang,harus jelas,dan dimungkinkan dilakukan.Dengan menilik prestasi yang ada dalam perjanjian maka pelaksaan perjanjian dapat dibagi menjadi : perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan hak kebendaan,perjanjian untuk berbuat sesuatu,dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Untuk melaksanakan perjanjian maka para pihak yang tidak hanya terikat dengan apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian itu,tetapi juga harus mengindahkan hal-hal yang menurut kebiasaan setempat harus dipatuhi,juga bila ada ketentuan undang-undang yang harus dianutnya,mereka harus juga mengindahkannya.Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian selain melaksankan isi perjanjian harus pula mengindahkan kebiasaan,kepatutan,dan undang-undang.Jika tidak,tentu akan menimbulkan masalah hukum.

Pelaksanaan perjanjian diharapkan tidak akan menimbulkan masalah,jika apa yang telah disepakati oleh para itu betul-betul mereka laksanakan sehingga apa yang mereka harapkan dengan melaksanakan perjanjian itu akhirnya terwujud.Prinsip etiket baik antara lain bermaksud untuk mendorong terpenuhinya apa yang telah disepakati dalam perjanjian.Oleh karenanya menjadi sesuatu yang tepat bahwa prinsip tersebut oleh undang-undang diharuskan ada dalam pelaksanaan perjanjian.

Hal-hal yang mengikat dalam kaitan dengan pelaksanaan kontrak ialah sebagai berikut :

1. Segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan,dan undang-undang.

2. Hal-hal yang menurut kebiasaan sesuatu yang diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.

3. Bila suatu hal tidak diatur oleh/dalam undang-undang dan belum juga dalam kebiasaan karena kemungkinan belum ada,tidak begitu banyak dihadapi dalam praktek,maka harus diciptakan penyelesaiannya menurut/dengan berpedoman pada kepatutan.

Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan,pemberlakuan asas tersebut dalam suatu kontrak mengandung dua fungsi :

1. Fungsi melarang,artinya bahwa suatu kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan itu dilarang atau tidak dapat dibenarkan.Contoh : dilarang membuat kontrak pinjam-meminjam uang dengan bunga yang amat tinggi.Bunga yang amat tinggi tersebut bertentangan dengan asas kepatutan.

2. Fungsi menambah,artinya suatu kontrak dapat ditambah dengan atau dilaksanakan dengan asas kepatutan.Dalam hal ini kedudukan asas kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak,yang tanpa isian tersebut maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan tercapai.

* Pembatalan perjanjian yang menimbulkan kerugian

Tercapainya kesepakatan merupakan unsur penting dalam kontrak sebab kesepakatanlah yang menentukan lahir atau adanya kontak dan perikatannya.Lahirnya perikatan berarti lahirnya hak dan kewajiban.Para pihak menjadi terikat satu sama lain dengan hal-hal yang terdapat dalam perikatan yang telah lebih dahulu mereka telah sepakati.Pelaksanaan isi perikatan tersebut harus sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian.Jikalau tidak maka menimbulkan kerugian dan kerugian itu bisa terjadi karena kesalahan salah satu para pihak dalam kontrak,bisa pula terjadi tanpa ada kesalahan para pihak atau diluar kesalahan para pihak dalam kontrak.

Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu para pihak,kontruksi tersebut dikenal dengan sebutan wanprestasi atau default atau non fulfillment atau dikenal pula dengan istilah breach of contract atau cidra atau ingkar janji.Wanprestasi adalah tidak dilaksankannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak (Munir Fuady,2001,87).

Ada tiga bentuk ingkar janji,yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Terlambat memenuhi prestasi,dan

3. Memenuhi perstasi secara tidak sah.

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan

untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi.Pihak yang wanprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.Tuntutan pihak yang dirugikan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tanpa berupa

1. Pemenuhan perikatan

2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

3. Ganti rugi

4. Pembatalan persetujuan timbal balik,atau

5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Untuk dapat menyatakan secara tepat dan benar bahwa seseorang itu wanprestasi

maka harus diperhatikan sifat perikatan yang ada dalam kontraknya.Jikalau perikatannya berupa perikatan dengan ketetapan waktu maka bila tiba waktunya untuk berprestasi namun debitur tidak juga berprestasi,ia dapat dikatakan atau dinyatakan wanprestasi.

* Syarat-syarat sah perjanjian

Suatu kontrak dianggap sah (legal) dan mengikat,maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP perdata,ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

· Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan.Oleh karena itu,timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal,yaitu adanya unsur paksaan,penipuan,dan kekeliruan.Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak,maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Demikian juga dengan unsur penipuan,apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu.

Dimana dapat kita ketahui kesepakatan para pihak dalam akta perjanjian?kata sepakat dapat dilihat pada bagian : “bahwa mengenai perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut”.Hal ini merupakan prinsip untuk menonjolkan adanya kata sepakat para pihak dalam kalimat pada bagian sebab/causa akta perjanjian.

· Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak,para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya.Didalam KUH perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

· Mengenai suatu hal tertentu

Secara yurudis sutau perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui.Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian.Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu,jelas,dan tegas.

Dalam perjanjian penilaian,maka objek yang akan dinilia haruslah jelas dan ada,sehingga tidak mengira-ngira.

· Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,ketertiban umum dan kesusilaan.Dalam akta perjanjian dimana sebab dari perjanjian dapat dijumpai?Sebab perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif,yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian,apabila kedua syarat ini dilanggar,maka perjanjian tersebut “dapat diminta pembatalan”.Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif,yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian.Apabila syarat tersebut dilanggar,maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”.apabila perjanjian penilaian tersebut telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian,maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.


DAFTAR PUSTAKA

R.Sube subekti, Hukum Perjanjian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

suhardana, F.X, Contract Drafting, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.





Nama- nama yang bertanya saat presentasi : Dina Ulwiyana,Klowi Wijilestari,Bertha Rosalina Siregar,Lita Madina Valentine,Merdekawati Zahara,Aswida Srikanti.

PeP


*per